Perkuat Simpul Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Inklusif, SINERGI Gelar Dialog Nasional
Rajawali Foundation dan Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) melalui proyek kerjasama dengan USAID-Mitra Kunci Strengthening Coordination for Inclusive Workforce Development in Indonesia(SINERGI) menggelar Dialog Nasional Ketenagakerjaan Inklusif, Selasa (12/2), di Aula Gedung Wisma Perdamaian, Semarang.
Direktur Eksekutif Rajawali Foundation Agung Binantoro, Senin (11/2), mengungkapkan, kegiatan dialog nasional di Semarang ini merupakan seri keempat dari rangkaian Dialog Nasional Ketenagakerjaan Inklusif yang diselenggarakan melalui Proyek SINERGI. Untuk seri keempat ini akan menelaah simpul dan kesenjangan koordinasi pembangunan ketenagakerjaan inklusif di Indonesia.
“Dengan menemukan simpul persoalan kesenjangan koordinasi, nantinya diharapkan dapat dibuat sebuah upaya perbaikan akses informasi kerja, pelatihan, dan kesempatan kerja bagi kaum muda miskin dan rentan, khususnya di Jateng,” ujar Agung.
Dialog juga akan membahas strategi peningkatan kapasitas kaum muda miskin dan rentan melalui program pelatihan kerja dan pemagangan berbasis inklusi sosial. “Selanjutnya juga akan dirumuskan pola kemitraan inklusi antara pemuda, perusahaan, pemerintah atau 3P dalam mempromosikan perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan kebijakan bersama di bidang ketenagakerjaan inklusif dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Jateng,” lanjut Agung.
Acara dialog akan dibuka sekitar pukul 08.30, dengan sambutan dari perwakilan SINERGI dan Director of Education – USAID. Selanjutnya, acara tersebut akan diisi dengan dialog interaktif menghadirkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Wiki Bintang yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan setelahnya diskusi dengan mengangkat tema “Upaya Nyata Kaum Muda Untuk Sejahtera dan Mandiri Melalui Pelatihan Kerja & Pemagangan Berbasis Inklusi Sosial”.
Pada sesi berikutnya dilanjutkan dengan dengan dialog ketenagakerjaan inklusif, menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya: Yeni Febriani dari Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bappenas; Soekiyo, Direktur Bina Standar Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan; Nurdin Setiawan, General Manager HRD – PT Pan Brothers, Tbk; dan Nur Zaenab mewakili kaum muda dan Kelompok Aksi (POKSI) Ketenagakerjaan Inklusif Jawa Tengah.
Sementara itu, Presiden Rajawali Foundation Jonathan Pincus, mengatakan, pembangunan ekonomi inklusif merupakan salah satu agenda capaian SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan prioritas pembangunan pemerintah lima tahun ke depan. Salah satu aspek pembangunan inklusif yang memerlukan perhatian besar adalah pembangunan ketenagakerjaan inklusif.
“Oleh karena itu, Bappeda Provinsi Jateng bersepakat menjalin kemitraan dengan Mitra Kunci-USAID dalam proyek SINERGI. Proyek tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi pembangunan ketenagakerjaan inklusif di provinsi ini,” papar Jonathan.
Untuk membantu penguatan koordinasi pembangunan ketenagakerjaan inklusif di Jateng, SINERGI melibatkan tiga pilar utama, yakni pemuda, perusahaan, dan pemerintah daerah, yang diwadahi dalam suatu forum koordinasi bernama POKSI (Kelompok Aksi) Ketenagakerjaan Inklusif.
“POKSI ini mendorong dan memfasilitasi para pemangku kepentingan terkait untuk dapat menghasilkan suatu rancangan aksi inovatif bersama (Co-Design Innovative Actions)guna mengatasi persoalan kemiskian dan pengangguran di kalangan kaum muda miskin dan rentan,” imbuh Jonathan.
Bonus Demografi
Lebih jauh, Jonathan mengatakan, Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Bila bonus demografi ini dapat dimanfaatkan secara optimal, maka dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jateng 2018-2023, persoalan kemiskinan dan pengangguran menjadi isu strategis bagi pemerintah daerah. Persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2018 sebanyak 3.897,20 jiwa atau 11,32persen. Sementara, jumlah pengangguran terbuka mencapai 823.938 orang (SAKERNAS, 2017). Secara spesifik, jumlah kaum muda miskin dan rentan di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, dan Boyolali mencapai 410.334 orang (SIKS-NG, Dinsos Prov Jawa Tengah, 2018).
“Kaum muda seperti ini termasuk dalam kelompok penduduk miskin dan rentan sehingga membutuhkan kehadiran pemerintah agar mereka mampu berperan serta dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi inklusif,” kata Jonathan.
Dalam kesempatan yang sama, Project Leader SINERGI Bambang Wicaksono (Sony), menambahkan, selama 15 bulan, sejak Oktober 2017 hingga Desember 2018, USAID-Mitra Kunci bekerjasama dengan Rajawali Foundation dan Transformasi telah melaksanakan proyek SINERGI, dengan fokus empat daerah dampingan, yaitu: Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Demak. Sasaran awal dari proyek ini adalah 450 kaum muda kurang mampu dan rentan (termasuk kaum difabel).
“Namun, proyek tersebut tidak menutup kesempatan untuk daerah lain di Indonesia. Target akhir program ini adalah menyasar 200.000 kaum muda kurang mampu dan rentan di enam provinsi di Indonesia,” sambung Sony.
Salah satu wujud dari program tersebut, tambah Sony, salah satunya membekali kaum muda kurang mampu secara ekonomi dan rentan yang disesuaikan dengan minat, bakat, serta kebutuhan pasar kerja. Selain itu, SINERGI juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok di antaranya: pemetaan para championketenagakerjaan inklusif; riset ketenagakerjaan inklusif; dialog nasional ketenagakerjaan inklusif; pembentukan POKSI; pelaksanaan Dana SINERGI untuk pelatihan kerja dan pemagangan; serta major events ketenagakerjaan inklusif.
