Membangun POKSI Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesia
Jakarta – 14 Agustus 2018, Rajawali Foundation dan Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) melalui proyek kerja sama USAID-Mitra Kunci Strengthening Coordination for Inclusive Workforce Development in Indonesia(SINERGI) akan menggelar Dialog Nasional tentang Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesia pada Selasa, 14 Agustus 2018 di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta.
Direktur Rajawali Foundation sekaligus Project Director SINERGI, Agung Binantoro, Senin (14/8), menjelaskan, acara dialog ini adalah bagian ketiga dari rangkaian dialog nasional tentang Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesia yang merupakan salah satu dari kegiatan utama Proyek SINERGI. Untuk kesempatan kali ini, dialog nasional yang didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), tersebut akan membahas tema “Kelompok Aksi (POKSI) SINERGI dan Kunci Koordinasi Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesia”.
“Dialog ini bertujuan untukmeningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penyadaran pada pemerintah daerah, dunia usaha, dan kaum muda tentang ketenagakerjaan inklusif, serta upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.
Dialog akan dibuka oleh Ibu Mimy Santika mewakili Education Office USAID/Indonesia, yang akan dilanjutkan dengan SINERGI Project Updatesoleh Project Director SINERGI, Agung Binantoro. Sebagai pembicara kunci dalam dialog tersebut adalah Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Drs Bambang Satrio Lelono MA. Sementara, untuk pembicara utama adalah Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Drs Pungky Sumadi, MCP, PhD.
Selaku narasumber diskusi antara lain: Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Mahatmi P Saronto ST, MSIE; Project Leader SINERGI Bambang Wicaksono; Kabag Humas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sekaligus Bidang Monitoring & Evaluasi POKSI, Teguh Hadi; perwakilan PT Nuanza Porcelain Boyolali, sekaligus Bidang Program POKSI, Roy Wibisono; serta perwakilan Kaum Muda Semarang, Zaenab.
Lebih lanjut, Agung mengatakan, melalui kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mengenalkan Proyek SINERGI kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kota/kabupaten dampingan, dunia usaha, kaum muda, dan para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini karena selama 15 bulan, sejak Oktober 2017 hingga Desember 2018, Rajawali Foundation dan Transformasi melaksanakan proyek SINERGI, dengan fokus di Provinsi Jateng, khususnya di empat daerah dampingan, yaitu: Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Demak dengan sasaran awal 400 kaum muda kurang mampu dan rentan (termasuk kaum difabel).
“Namun, proyek tersebut tidak menutup kesempatan untuk daerah lain di Indonesia. Target akhir USAID-Mitra Kunci untuk program ini adalah menyasar 200.000 kaum muda kurang mampu dan rentan di enam provinsi di Indonesia,” sambung Agung.
Program SINERGI, lanjut dia, mengarusutamakan kaum muda (usia 18-34 tahun) yang kurang mampu secara ekonomi dan rentan—dengan mempertimbangkan perempuan, kesetaraan gender, dan penyandang disabilitas—ke dalam pasar tenaga kerja di Indonesia.
“Salah satu wujud dari program tersebut di antaranya membekali kaum muda kurang mampu secara ekonomi dan rentan yang disesuaikan dengan minat, bakat, serta kebutuhan pasar kerja,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Bambang Satrio Lelono, mengatakan, dari dialog nasional ini juga diharapkan dapat turut membantu mengembangkan jejaring kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna menyusun rencana aksi inovatif bersama (co-design innovative solution) bagi upaya meningkatkan akses informasi dan pelatihan kerja yang berkualitas.
“Hal ini penting guna memberikan kesempatan pada kaum muda kurang mampu secara ekonomi secara ekonomi dan rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, guna memasuki dunia kerja,” ujar imbuh Bambang.
Kelompok Aksi (POKSI)
Sementara itu, Pungky Sumadi mengungkapkan, poin strategis lain dari kegiatan Dialog Nasional III ini adalah penguatan koordinasi di tingkat provinsi yang diwujudkan dengan terbentuknya struktur koordinasi di dalam Kelompok Aksi (POKSI) untuk Koordinasi Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesia. POKSI ini terdiri atas tiga pilar utama koordinasi, yaitu: Pemuda, Pemerintah dan Perusahaan (3P).
“POKSI ini menjadi model pendekatan yang efektif dan efisien dalam membangun koordinasi dan kolaborasi antara tiga pilar pemangku kepentingan ketenagakerjaan, yaitu: Pemerintah, Pemuda dan Perusahaan, khususnya dalam pengembangan angkatan kerja inklusif bagi kaum muda yang kurang mampu dan rentan di negeri ini,” paparnya.
Agung menambahkan, pembentukan POKSI untuk Koordinasi Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesiaini selaras dengan pendekatan yang digunakan dalam SINERGI, yakni: pendekatan terpadu dan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan, yang selanjutnya akan mempromosikan pembelajaran dan solusi. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi tersebut diharapkan dapat direkomendasikan untuk diimplementasikan secara berkelanjutan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga menciptakan kesempatan yang lebih baik untuk proses replikasi ke depan dan meningkatkan model ini ke skala nasional.
POKSI ini, lanjut Agung, mengusung dengan Program SINERGI, antara lain melalui kegiatan: penyusunan panduan pemanfaatan dana dari Program SINERGI; melakukan profiling 21 konsorsia pemuda di empat kabupaten/kota dampingan; memfasilitasi diskusi temuan awal riset ketenagakerjaan inklusif; melakukan pendampingan penyusunan proposal pelatihan kerja dan pemagangan bagi 21 konsorsia; menyusun database pemuda yang kurang mampu secara ekonomi dan rentan di empat kabupaten/kota dampingan: serta menyeleksi 21 proposal konsorsia 3P untuk diajukan ke USAID Mitra Kunci guna mendapatkan Dana SINERGI (Opportunity Fund).
“POKSI dengan 25 anggota Championsdari pilar pemuda, pemerintah, dan sektor swasta ini, telah menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi inovatif yang dirancang bersama secara berkelanjutan,” tandasnya.